Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 ruang lingkup pengelolaan BMN/D adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari.

Dasar Hukum Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran.

Landasan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Azas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan 3 Azas transparansi yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar 4 Azas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik.

Inventarisasi dan Pengembalian Barang Milik Negara

Penulis Arip Budiyanto Kepala Seksi PKN KPKNL Parepare Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik.

Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib

PDF filePemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah Berdasarkan wewenang tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.